KATEGORI

Dewan Laksanakan Rasionalisasi APBD Sesuai Arahan Gubernur

image

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melakukan rasionalisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sesuai arahan Penjabat Gubernur Kepri yang dituangkan melalui 19 catatan APBD 2016. 

Semantara itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam sudah menyempurnakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang sebelumnya menjadi catatan Penjabat Gubernur Kepri. APBD yang telah disempurnakan tersebut kemudian diparipurnakan pada  Senin (1/2).

Anggota Banggar DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ides Madri mengatakan, APBD 2016 sudah rampung dibahas dan diperbaiki TAPD dan Banggar DPRD Kota Batam, Kamis (28/1) malam. “Berkasnya langsung dikirim pak Malik (Abdul Malik, Kabag Keuangan Pemko Batam, red) untuk dilaporkan ke Gubernur,” kata Ides.

Menurut Ides, TAPD Pemko Batam dan Banggar DPRD sudah mengikuti arahan Penjabat Gubernur yang dituangkan melalui 19 catatan APBD 2016. Menurut Ides, ada yang volumenya dikecilkan, dicoret dan ada juga yang diperbaiki nomenklaturnya.

“Intinya program dan kegiatan dirasionalisasi, tapi tak ada penambahan baru,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam ini.

Dia menyebutkan, dengan penyempurnaan ABPD ini, dipastikan gaji anggota DPRD Batam dapat dicairkan. Selain itu, tunjangan perumahan untuk para anggota dewan juga sudah disesuaikan dengan hasil kajian kajian KJPP Sarwono, Indrastuti dan rekan.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Batam, Suardi Tahirek mengatakan, dengan pengesahan APBD ini program kerja anggota dewan seperti Kunjungan Kerja (kunker) sudah bisa dijadwalkan.   Salah satu kunker yang sudah diagendakan adalah bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2015 dan akhir masa jabatan Wali Kota periode 2011-2016. “Komisi juga sudah diagendakan jadwal kunkernya,” kata Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Kota Batam ini.

Sebagaimana diketahui, anggaran perjalanan dinas dan kunker DPRD di tahun 2016 adalah salah satu mata anggaran yang dievaluasi dan menjadi catatan Gubernur Kepri.  DPRD mengajukan Rp 30 miliar untuk kunker keluar daerah, mulai dari pimpinan, anggota, pansus, serta alat kelengkapan DPRD. Namun, dalam catatan Gubernur anggaran tersebut diminta dieveluasi untuk penghematan anggaran. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved