KATEGORI

Dana Perimbangan Minim Picu Defisit

image

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain mengemukakan, berkurangnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat menyebabkan defisit APBD 2016 kembali bertambah. “Sebab, sesuai perencanaan saja, APBD sudah defisit Rp 190 miliar. Apalagi jika dana perimbangan berkurang,” kata Yudi, Rabu, 27 Januari 2016.

Dikatakan Yudi, proyeksi dana perimbangan sudah mengacu kepada aturan bagi hasil nasional. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan target. “Banyak pengurangannya,” ujarnya.

Dana perimbangan yang diproyeksikan tim anggaran Pemko Batam serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam meleset dari proyeksi. Akibatnya, Pemko harus melakukan rasionalisasi di beberapa program kegiatan yang sudah diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

“Tergantung pemerintah, mana yang akan dirasionalisasi,” kata anggota Banggar DPRD Kota Batam, Aman. Dia menuturkan, permasalahan itu akan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam serta Banggar DPRD Kota Batam, sekaligus membahas catatan Gubernur terkait mata APBD 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto, penganggaran target pendapatan dana perimbangan Pemko Batam tak sesuai dengan alokasi yang tercantum pada lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2015 tentang rincian APBN tahun 2016. Yakni, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi ditargetkan Rp121.576.785.235, seharusnya Rp 139.473.799.000 atau selisih kurang Rp 17.897.013.765.

Bagi hasil pajak bumi dan bangunan pertambangan ditargetkan Rp 37.120.161.304, seharusnya Rp 23.043.266.000 atau selisih lebih Rp 14.076.895.304. Bagi hasil sumber daya alam kehutanan ditargetkan Rp 47.669.825, seharusnya Rp 4.708.000, selisih lebih Rp 42.961.825.

Selain itu, bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan ditargetkan Rp 977.791.933, seharusnya Rp 1.089.194.00, terjadi selisih kurang Rp 111.402.067. Bagi hasil pertambangan gas bumi ditargetkan Rp 80.560.291.866, seharusnya Rp 2.860.582.000 atau ada selisih lebih Rp 77.699.709.866.

Sementara itu, bagi hasil pertambangan minyak bumi ditargetkan Rp 33.252.742.467, seharusnya Rp 945.435.000 atau selisih lebih Rp 32.307.307.467. Serta bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum ditargetkan Rp 11.688.945.691, seharusnya Rp 5.336.721.000 atau ada selisih lebih Rp 6.352.224.691.

Dalam catatan Penjabat Gubernur Kepri pada APBD Batam 2016 itu, juga menyarankan ke depannya prognosis (ramalan atau proyeksi) target pendapatan lebih akurat dan realistis sesuai dengan sumber pendapatan. Yaitu, menyesuaikan alokasi pendapatan dengan alokasi yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang mendasari dana transfer daerah tahun 2016.

Kemudian, memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved