KATEGORI

Komisi IV Mediasi Konflik Pekerja Vs PT Amtek

image

DPRD Kota Batam melalui Komisi IV berupaya untuk memediasi konflik antara pekerja dengan pihak manajemen PT Amtek di Cammo Industrial. Upaya ini dilakukan, salah satunya dengan medatangi kantor perusahaan tersebut pada Kamis, 14 Januari 2016 lalu.

Ketua Komisi IV Riky Indrakari, Sekretaris Komisi Udin P Sihaloho, serta beberapa anggota seperti Ubaingan, Ides Madri, dan Safari Ramadhan sengaja datang untuk menemui managemen perusahaan PT Amtek.

Kedatangan mereka pun langsung disambut sorak para pekerja yang sedang mogok kerja dan membangun tenda apa adanya di depan gedung perusahaan.

Namun sayangnya meski sudah menunggu sekitar setengah jam di dalam ruangan conference room PT Amtek,  pihak manajemen perusahaan belum bersedia yang menemui anggota dewan tersebut dan minta diwakili oleh pihak Penasehat Hukum.

Menurut Udin P Sihaloho, sikap yang ditunjukkan oleh pihak PT Amtek justru menyulitkan bagi dewan untuk menentukan siapa yang benar dan salah.

“Ini mana bu orang perusahaannya?  Manager HRD nya lah. Kalau kayak ginikan jadi kelihatan mana yang benar mana yang salah. Mau nemuin kita aja mereka mikir-mikir,” ujar Udin P Sihaloho.

“Kita perlu dengan HR managernya. Kita nggak bicara hukum di sini, jadi nggak butuh orang hukum. Kita cuma mau mediasi saja,” kata Riky Indrakari.

Suasana pun sempat memanas karena pihak dewan tidak mau menemui bagian lain selain bagian Human Resources Development (HRD) perusahaan tersebut.

Namun sebaliknya perusahaan mengaku pihak HRD masih disibukkan dengan urusan lain, sehingga yang menemui bisa diwakilkan pihak hukum.

“Yah kita juga sudah tahu masalahnya dari awal, kami bisa menjelaskan. Karena kalau menunggu orang HRD lama pak, HRD sedang ada tugas lain,” ujar salah seorang perwakilan perusahaan.  Dalam perkembangan selanjutnya, pasca terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Amtek Enginering yang terletak di Cammo Industri Batam 14 Desember 2015 lalu, belum juga ada kesepakatan yang pasti antara para pekerja dengan pihak perusahaan.

Walau demikian, para buruh sudah kembali bekerja seperti semula. Meski tuntutan buruh sudah didudukkan bersama DPRD Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Serikat Buruh, karyawan dan pihak PT namun titik terang masih belum ada.

“Masih kami lakukan runding. Dan sampai saat ini masih belum ada final tuntutan karyawan itu,” kata Setia Putra, Ketua SPSI Kota Batam yang turut mengadvokasi para buruh itu, Sabtu 30 Januari 2016.

Pekerja mempercayakan persoalan tersebut kepada pihak DPRD Kota Batam dan Disnaker,  sementara DPRD Batam terus mengupayakan solusi  atas persoalan tersebut yang dapat diterima kedua belah pihak. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved