KATEGORI

Lahan Batam Hanya Bisa Tampung 3,3 Juta Penduduk

image

Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam merilis, Pulau Batam Batam berdasarkan daya dukung ketercukupan lahan, hanya mampu menampung 3,3 juta orang.  Para pihak pengambil kebijakan diharapkan segera mengambil langkah antisipasi agar tidak terjadi over populasi.

Bapedal Kota Batam sendiri telah mengusulkan anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 1 persen dari APBD Batam sebagai salah satu langkah antisipasi daya dukung ekologi Pulau Batam.

Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo mengatakan, hal itu yang diajukan bersamaan dengan Perda lingkungan hidup yang saat ini tengah digodok di panitia khusus (Pansus) DPRD Batam.

“Banyak aspek yang kita ingin akomodir di dalam Perda, mulai dari perencanaan, pengawasan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat, keterbukaan informasi, termasuk penganggaran, kajian lingkungan hidup strategis dan segala macam,”ujar dia di gedung DPRD Kota Batam.

Ia menyatakan, selain amanat UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Perda inipun menjadi semacam kajian lingkungan hidup strategis.

“Beberapa waktu lalu, saya sudah presentasikan juga di BP Batam dan pimpinan. Saya tanyakan daya dukung lingkungan Batam. Ini mau sampai berapa jumlah penduduknya yang kita toleransi. Tahun 2030 kita buat ada tiga skenario,”kata Dendi.

Ketiga skenario tersebut, yaitu pertama jika jumlah penduduk berdasarkan daya dukung ketercukupan lahan, hanya mampu menampung 3,3 juta orang.

Kedua, jika melihat daya dukung air, hanya 1,7 juta jiwa. Ketiga, jika memperhitungkan climate change, oksigen, karbon dioksida, kualitas udara, maka daya tampung mencapai 1,4 juta jiwa.

Berdasarkan data BPS, saat ini penduduk Kota Batam berkisar 1,2 juta jiwa.

“Perda inilah yang nanti jadi instrumen pembimbing kita ke depannya seperti apa.? Sehingga dalam membangun Batam ini harus ada mekanisme daya dukung. Kalau mau pembangunan laju, yah konsekuensinya anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya juga harus besar. Intinya pengendalian pembangunan,” tutur Dendi.

Ia mengingatkan jika ekonomi naik, maka harus disertai dengan investasi pemerintah dalam hal mewujudkan lingkungan yang sehat.

Perda lingkungan hidup, menurut Dendi konsepnya untuk daya dukung lingkungan.

“Inikan urusan wajib, jadi itu mencakup mulai dari air, kualitas udara, monitoring dimasukkan semua dalam Perda. Kita tidak mewajibkan, tapi rasionalnya anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan ini sebesar satu persen dari APBD. Bahkan, kalau mau bikin Batam jadi 3,3 juta penduduk, anggaran satu persen itu nggak akan cukup,” tutur dia.

Walaupun tidak dituliskan secara spesifik mengenai persentase, namun Dendi menyatakan mengenai lingkungan hidup sudah menjadi urusan wajib, karena dalam UU 45 pasal 28 telah disebutkan ada hak untuk lingkungan hidup.

“?Walaupun tidak ada persen tapi perintah uu lingkungan hidup, pemda dan DPRD wajib menyiapkan anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang layak. Kita melihat, dan mengusulkan yang layak itu 1 persen. Kalau sekarang selalu di bawah 0,3 persen, atau kurng dari setengah persen dari APBD. Sekarang kami berharap minimal 1 persen, ini untuk kepentingan lingkungan juga, bukan kepentingan Bapedal,” kata dia. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved