KATEGORI

Walikota Digesa Rampungkan Status Tenaga Kontrak

image

Walikota Batam, Ahmad Dahlan digesa untuk segera merampungkan status tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berjumlah sekitar 4.431 orang.

Hal tersebut dikemukakan oleh Lembaga DPRD Kota Batam melalui Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan.  Dewan juga minta adanya transparansi dalam mengangkat dan memperpanjang tenaga kontrak yang berada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu. 

“Nasib mereka jangan digantung. Kami (DPRD) berharap Kepala Daerah, Sekda, maupun BKD (Badan Kepegawaian Daerah) segera menyelesaikan tenaga kontrak,” kata Iman kepada Media, beberapa waktu lalu.

Menurut Iman, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak mengenal pegawai tenaga kontrak. Hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Setelah peraturan itu lahir, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menambah, mengangkat, atau memperpanjang tenaga kontrak.

Namun, karena kebutuhan pegawai cukup tinggi, pemerintah mempertahankan tenaga kontrak. “Keberadaannya masih dibutuhkan,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Dia juga mengatakan, kontrak pegawai yang telah habis, hanya bisa diperpanjang Kepala Daerah, Sekda, maupun BKD selaku pembina pegawai. “Kepala SKPD tak boleh lagi melakukan perpanjangan,” kata Iman.

Karenanya, Iman berharap, Walikota segera memperjelas status tenaga kontrak. Dilakukan transparan, jangan sampai terkesan hanya orang titipan saja yang diakomodir. “Sesuai dengan anggaran yang diajukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura, berharap seleksi tenaga honorer yang dilakukan Pemko Batam sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pemerintah. “Kita berharap Pemko melakukan seleksi ulang,” kata Nyanyang.

Pegawai kontrak yang tak memiliki keahlian, sambungnya, hanya bisa duduk di depan meja tak boleh lagi diperpanjang. Sedangkan terkait catatan Gubernur mengenai gaji tenaga kontrak ke 13, Nyanyang meminta pemerintah membuat payung hukum. Sehingga anggaran yang sudah diajukan memiliki legalitas.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki, membenarkan jika pempinan SKPD tak diperbolehkan lagi mengangkat atau memperpanjang SK tenaga honor. “Kewenangan berada di Wali Kota, Sekda, atau BKD,” ujarnya.

Terpisah Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, berjanji akan memperpanjang ribuan tenaga kontrak itu. Menurutnya, keberadaannya masih dibutuhkan, terutama tenaga guru kontrak. “Kalau tak diperpanjang mana cukup,” ungkapnya. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved