KATEGORI

Pusat Diharapkan Respon Wacana Batam Jadi Provinsi Khusus

image

Wacana mengenai Provinsi Khusus Batam makin mengemuka mengikuti situasi politik dan arah kebijakan nasional untuk meng-up grade wilayah ini agar memiliki daya saing yang lebih besar di pasar global daripada sebelumnya.

Pemerintah diharapkan bisa mengkaji kemungkinan Kota Batam menjadi provinsi khusus dan terpisah dari Kepulauan Riau karena Batam diyakini mampu untuk itu. 

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pemerintah diharapkan tidak setengah-setengah lagi mengembangkan Batam. Saat wacana pengembangan Batam sedang dibahas oleh Presiden dan jajaran kabinetnya, semua opsi diharapkan bisa dikaji secara maksimal. “Peningkatan status Batam menjadi provinsi khusus layak dikaji,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Status sebagai provinsi khusus akan memungkinkan Batam membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah tingkat dua. Batam akan punya kewenangan mengatur laut, mengintegrasikan penataan ruang dan wilayah secara komprehensif, serta menjadi wakil pemerintah pusat di perbatasan.

“Sesuai undang-undang, pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Status itu memungkinkan ada pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat ke Batam,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah memang tengah membahas pilihan terbaik untuk Batam. Namun, belum ada keputusan apa pun yang dibuat setelah rapat kabinet berkali-kali digelar. Dalam rapat terakhir di Istana, Selasa (19/1) sore, juga belum ada keputusan jelas soal Batam.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menolak mengumumkan hasil rapat itu. Darmin menyatakan keputusan tidak segera diumumkan untuk mencegah spekulasi di Batam. Presiden Joko Widodo hanya menegaskan dualisme kewenangan di Batam harus segera diakhiri. Dualisme dinyatakan salah satu penghambat investor ke Batam. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved