KATEGORI

Aspirasi Masyarakat Harus Ditampung dalam KEK

image

Meskipun pada akhirnya Pemerintah Pusat mengubah status Batam dari Free Trade Zone (FTZ)  menyeluruh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memastikan bahwa perlakuan peraturan baru tersebut tidak justru memberatkan masyarakat.

“Aspirasi dan keluhan – keluhan masyarakat harus ditampung dalam pelaksanaan KEK ini. Karena bagaimanapun masyarakat Batam lah yang menjalani dan merasakan dampaknya, baik atau buruk,” ujar Anggota Komisi III, Edward Brando.

Menurut Edward, dengan penghapusan FTZ menyeluruh tentu berdampak pada pencabutan pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Masuk (BM). Hal ini sambug Edward memiliki konsekuensi logis dari adanya kenaikan harga dari produk – produk yang dijadikan objek pajak. “Jadi Pusat tidak hanya mengejar potential lose, tapi juga memperhatikan kesulitan – kesulitan yang akan diterima masyarakat,” sebutnya.

Senada dengan Edward, beberapa waktu sebelumnya Ketua DPRD Batam Nuryanto menilai Dewan memilik peran penting untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan status baru bagi Batam.

“Ini adalah permintaan dari masyarakat kita, bahwa status FTZ ini harus di perkuat tidak diganti,” kata Nuryanto, Sabtu 12 Maret 2016.

Karena itu, ia itu meminta fasilitas yang sudah diterima oleh Batam tidak dihilangkan dan terus ditambah untuk kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batam.

Sementara sebelumnya, Pansus Pengembangan Kawasan Batam DPRD Provinsi Kepri menjelaskan bahwa keputusan penting tentang status Batam yaitu tetap sebagai daerah FTZ sebagai mana selama ini.

“Segala sesuatu yang dilaksanakan BP Batam saat ini tidak ada yang berubah, yang ada yaitu penyempurnaan,” kata ketua Pansus, Taba Iskandar.

Untu itu pihaknya mengusulkan empat rekomendasi ke Dewan Kawasan Nasional (DKN) terkait masa depan Batam. Menurutnya rekomendasi tersebut merupakan pemikiran Pansus yang membuat pokok pikiran untuk memberikan masukan kepada DKN dalam proses sosialisasi yang akan dilakukan pekan depan di Batam.

Adapun empat rekomendasi dari hasil rapat internal tersebut diantaranya adalah Pansus meminta adanya pengaturan mengenai kewenangan Pemko dan BP Batam diatur dengan peraturan Pemerintah. RED

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved