KATEGORI

Eksekutif Diminta Lakukan Penertiban dengan Fair

image

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi I meminta pihak eksekutif agar lebih fair dalam melakukan penertiban. Pemerintah Kota (Pemko) Batam diharapkan tidak tebang pilih sehingga hanya fokus pada penertiban Pedagang Kakilima (PKL) tapi target penggusuran dilebarkan ke bangunan liar serta kios liar yang jelas sama menyalahi aturan.

“Jangan hanya pengusaha kecil saja yang jadi sasaran. Pengusaha besar yang melanggar ketentuan juga dibersihkan,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein, Senin, 28 Maret 2016.

Menurutnya, bila pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun jalan ataupun drainase, sebaiknya bangunan yang melanggar di atasnya tetap digusur. “Kita dukung, pemerintah jangan takut dan pilih kasih,” ungkapnya lagi.

Bangunan liar, PKL, serta kios liar lanjut Harmidi bukan hanya mengganggu estetika kota, namun juga menyebabkan kemacetan. “Seperti halnya PKL di Simpang Rujak, itu sudah patut dibersihkan,” sarannya.

Pedagang kecil yang ditertibkan direlokasi dan ditata menjadi kawasan yang menarik. “Menurut Walikota ada lahan dua hektar di belakang pasar induk. Itu bisa untuk menampung ribuan PKL,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Harmidi mengimbau kepada pemerintah, lahan hijau serta row jalan dipasang papan larangan pembangunan. Mereka yang merusak dan membangun langsung diproses hukum. “Agar tak bermunculan PKL serta bangunan liar yang baru,” ungkapnya.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura meminta pemerintah menjalankan aturan dan ketentuan. Terkait rencana penertiban di beberapa wilayah di Kota Batam “Sebelum ditertibkan diberikan peringatan,” katanya.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Pemko Batam beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa Pemko Batam akan merelokasi para pedagang. “Kita berharap ini direalisasikan dengan tuntas,” ujarnya.  RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved