KATEGORI

UU Tabungan Perumahan Rakyat Direspon Positif

image

Undang - Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan oleh DPR RI pada Selasa 23 Februari lalu direspon pisitif serta mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging.  “Saya berpendapat itu langkah Pemerintah yang patut diapresiasi,” kata Uba belum lama ini.

Menurutnya, adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan Tapera karena menyangkut tentang jaminan perumahan. Harus ada aturan yang memaksa jaminan perumahan untuk buruh terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Seharusnya sejak awal ditetapkan UU tersebut karena menyangkut masyarakat banyak,” ujarnya.

Mantan aktivis tersebut menegaskan, semakin tinggi jaminan bagi pekerja maka akan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja.

“Jaminan semakin tinggi, pekerja akan semakin semangat dalam bekerja,” tegas Uba.

Terkait keberatan dari pengusaha atas UU tersebut, Uba berpendapat seharusnya tidak ada alasan untuk menolak jika menganggap buruh sebagai aset yang harus dilindungi pengusaha.

“Tidak ada alasan mereka (pengusaha) untuk keberatan atau menolak jika menganggap buruh sebagai aset bukan sebagai alat produksi,” tegasnya.

“Komisi IV DPRD Batam akan mendukung dan karena sebelum disahkan sudah diperhitungkan dengan matang,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, DPR akhirnya mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi undang-undang. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya dalam Rapat Paripurna DPR. UU ini memiliki arti penting demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam hal mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Dengan kehadiran UU ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memungkinkan untuk memiliki rumah sendiri. Ini karena prinsip dari Tapera adalah gotong royong.

Anggota Komisi V DPR Soehartono menjelaskan, dana tabungan ini digalang dari seluruh pekerja.

Mereka wajib menyisihkan 3% gaji untuk Tapera, termasuk pekerja non MBR. Namun yang berhak memberi rumah dengan Tapera hanya MBR. Adapun bagi non MBR, mereka akan menikmati hasil tabungannya pada saat pensiun nanti.

UU ini merupakan perwujudan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved