KATEGORI

DPRD Wacanakan Perda Reklamasi

image

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mewacanakan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Reklamasi.  Perda ini dipandang penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini yang dinilai sangat tidak maksimal.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan akan melakukan langkah-langkah untuk menggali potensi dan mencari titik lemah kebocoran pendapatan dari reklamasi.

“Komisi II sesuai tupoksinya untuk mencari, menggali potensi, pendapatan, melihat titik lemah kebocorannya, karena di Bagam ada ribuan reklamasi,” kata Nuryanto atau biasa disapa Cak Nur tersebut kepada pewarta.

Menurutnya, pendapatan dari ribuan aktivitas reklamasi selama ini masih belum sesuai. Langkah pertama ya akan dilakukan adalah menggelar rapat pimpinan, lintas komisi dan Komisi III DPRD Batam untuk mengenai dampak lingkungannya.

“Kasus reklamasi meski dibahas secara komperehensif menyeluruh tak bisa sepotong-sepotong untuk mengatahui titik lemahnya,” terang Caknur.

Ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada Perda yang akan mengatur tentang reklamasi. “Perda-nya memungkinkan untuk kita buat,” katanya. Sementara itu proses reklamasi pantai di Batam diduga menyalahi aturan. Reklamasi di Batam tidak berdasarkan Perda Rencana Zonasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 30 ayat 3.

Dalam pasal itu dinyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang bernilai strategis ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan DPR dan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam aturannya, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan dengan hanya didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tetapi harus berdasarkan para Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sedangkan di Batam diduga reklamasi tak berdasarkan hal tersebut.

Ketua Komisi II Yudi Kurnain, mengaku akan mempelajari sejumlah kasus reklamasi di Batam, di samping untuk menegakkan supremasi hukum, juga untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor ini. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved