KATEGORI

Pimpinan DPRD Batam Audiensi ke Menko Perekonomian

image

 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam beserta anggota yang meliputi seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kota Batam, melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta pada 14 Arpil 2016. Audiensi dilakukan dalam rangka memberikan masukan, rekomendasi dan catatan strategis kepada Ketua Dewan Kawasan Batam yang didampingi Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah.

Dimulai dengan perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Selanjutnya masing-masing audien mempertanyakan ketidakterlibatan DPRD Batam dalam proses pembentukan Dewan Kawasan, sehingga dikawatirkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif.

Dalam pembicaraan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari menyampaikan beberapa hal penting di antaranya tentang Kawasan Khusus dan Perbatasan Negara bahwa Pemerintahan Kota Batam sudah selayaknya dapat diajukan untuk menjadi Propinsi Khusus Batam. Hal itu merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 Pasal 360.

Sebagaimana diutarakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, sisi penting keberadaan DPRD di struktur DK adalah guna memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Batam. Sehingga pelaksanaan roda pemerintah daerah bisa berjalan maksimal. “Bagaimana kita mau berjuang, kalau di luar sistem. Hasilnya tak kan maksimal,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Selama ini, DPRD Kota Batam kesulitan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, membahas persolan masyarakat yang berkaitan dengan BP. Karena kedua lembaga ini bukan mitra kerja, hal itu diakui Kepala BP Batam saat berkunjung ke DPRD Kota Batam belum lama ini.

Karena itu, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, DPRD harus masuk dalam struktur DK. Sehingga bisa koordinasi dengan kapasitas sebagai DK.

Menurut Yudi, tak cukup hanya Pemko Batam saja yang ada dalam struktur DK, karena Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Menurutnya, banyak persolan masyarakat, mulai dari ketenaga kerjaan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Serta visi dan misi pembangunan yang harus diselaraskan. RED

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam beserta anggota yang meliputi seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kota Batam, melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta pada 14 Arpil 2016.Audiensi dilakukan dalam rangka memberikan masukan, rekomendasi dan catatan strategis kepada Ketua Dewan Kawasan Batam yang didampingi Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah.Dimulai dengan perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Selanjutnya masing-masing audien mempertanyakan ketidakterlibatan DPRD Batam dalam proses pembentukan Dewan Kawasan, sehingga dikawatirkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif.Dalam pembicaraan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari menyampaikan beberapa hal penting di antaranya tentang Kawasan Khusus dan Perbatasan Negara bahwa Pemerintahan Kota Batam sudah selayaknya dapat diajukan untuk menjadi Propinsi Khusus Batam. Hal itu merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 Pasal 360.

Sebagaimana diutarakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, sisi penting keberadaan DPRD di struktur DK adalah guna memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Batam. Sehingga pelaksanaan roda pemerintah daerah bisa berjalan maksimal. “Bagaimana kita mau berjuang, kalau di luar sistem. Hasilnya tak kan maksimal,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.Selama ini, DPRD Kota Batam kesulitan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, membahas persolan masyarakat yang berkaitan dengan BP. Karena kedua lembaga ini bukan mitra kerja, hal itu diakui Kepala BP Batam saat berkunjung ke DPRD Kota Batam belum lama ini.

Karena itu, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, DPRD harus masuk dalam struktur DK. Sehingga bisa koordinasi dengan kapasitas sebagai DK.Menurut Yudi, tak cukup hanya Pemko Batam saja yang ada dalam struktur DK, karena Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Menurutnya, banyak persolan masyarakat, mulai dari ketenaga kerjaan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Serta visi dan misi pembangunan yang harus diselaraskan. RED

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved