KATEGORI

Kasus SK Palsu Honorer Harus Ada Langkah Tegas

image

Anggota Komisi I DPRD Batam, Sumali menyarankan perlunya langkah tegas dari Pemko Batam dalam menyelesaikan masalah Surat Keputusan (SK) palsu terhadap 320 honorer di Batam.  “Harus ada langkah tegas karena ini menyangkut (hajat hidup) orang banyak,” ujar Sumali, Rabu, 9 Juni 2016.

Sumali mengamati, permasalahan SK Bodong bukan hanya masalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lagi, melainkan sudah mengarah ke ranah hukum, mengingat ada tindak pidana penipuan di dalamnya. Jika memang ada bukti pemalsuan, menurut Sumali, Pemko Batam bisa melaporkannya ke polisi. “Karena di sana jelas ada tindak pidananya,” tegasnya.

Sumali mengaku tak ingin berspekulasi tentang adanya desas – desus keterlibatan orang dalam, menurutnya, baik BKD atau pegawai yang memiliki SK bisa sama-sama menjadi korban atau pihak yang bertanggungjawab. Apalagi pada SK ditemukan stempel BKD.

“Makanya kalau sudah ditangani polisi, jelas siapa pelakunya. Dan bisa dirunut, masalah ini sudah sampai kemana,” terang Sumali.

Katanya lagi, tidak menutup kemungkinan adanya persekongkolan yang terjadi antara BKD dan pihak yang memiliki SK bodong tersebut berupa kompensasi uang sejumlah tertentu.

Sebagaimana diberitakan media di Batam, sebelumnya kasus beredarnya SK Palsu atau bodong menjadi perhatian serius Pemko Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegaskan kepada seluruh dinas agar berhati-hati untuk melakukan evaluasi terhadap beredarnya SK palsu tersebut. RED - PARLEMENTARIA

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved