KATEGORI

DPRD Timba Ilmu Terkait Pesatnya Pembangunan Batam

image

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkesempatan datang ke Batam dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Batam, pada Selasa 31 Mei 2016 lalu.

Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda menerangkan, agenda kunker mereka ke Batam adalah untuk menimba ilmu terkait pesatnya pembangunan Batam. “Kami datang untuk meminta masukan bagaimana fungsi dan peran DPRD Batam dalam pembangunan Batam yang begitu pesat,” sebutnya.

Beberapa hal yang dipelajari tersebut adalah penyedian air bersih, listrik yang memadai dan infrastruktur jalan. “Kami juga mengimbau adanya peran serta masyarakat Lembata di Batam untuk turut serta membangun kampung halaman dari jauh,” ujarnya didampingi oleh Waka  I DPRD Lembata, Johanes Dero Sari dari Golkar, H Muhammad dari PKS dan Pelipus dari PKP Indonesia.

Dalam pertemuan itu juga disepakati suatu upaya untuk mendorong penyelesaian kelengkapan dokumen kependudukan warga Lembata yang ada di Batam.

Dipaparkan Wakil Ketua II DPRD Lembata, Paulus Makarius Dolu, sebagian warga Lembata, dan umumnya warga Flores yang ada di Batam belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam sehingga ada sejumlah hak dan kewajiban mereka terabaikan.

Salah satu penyebab yang mengemuka adalah karena sebagian saat ke Batam tidak melengkapi diri dengan surat pindah, sehingga menjadi kendala saat pengurusan KTP.

“Salah satu poin pertemuan kami adalah penyelesaian dokumen kependudukan warga kami yang menetap di Batam, sehingga hak dan kewajiban mereka terpenuhi,” ungkap Paulus kepada sejumlah pewarta.

Dirinya meminta warganya untuk berkoordinasi langsung dengan paguyuban Lembata yang ada di Batam untuk mempermudah penyelesaian tersebut.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyatakan siap membantu dan memfasilitasi penyelesaian dokumen kependudukan masyarakat Lembata di Batam, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan. “Kita siap fasilitasi, karena legalitas kependudukan sifatnya wajib,” pungkasnya.  RED

 

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved