KATEGORI

Dewan Lakukan Kajian Terkait Kerusakan Bakau

image

DPRD Kota Batam telah melakukan kajian terkait reklamasi kawasan pesisir di pulau Batam. Hasilnya diketahui bahwa reklamasi pantai di sejumlah kawasan di Pulau Batam sejak tahun 2015 telah mengakibatkan kerusakan hutan bakau seluas 800 hektar.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono menandaskan bahwa dampak dari hancurnya hutan bakau tersebut telah merusak ekosistem yang berpengaruh kepada potensi abrasi air laut. Ditemui sejumlah wartawan pada Kamis, 9 Juni 2016  Djoko menjelaskan, salah satu fungsi hutan bakau tersebut adalah menahan abrasi laut ke daratan.

Selain itu kata Djoko, aktivitas reklamasi di Kota Batam selama ini juga menyebabkan penghasilan nelayan di sekitar lokasi menurun drastis. Sebagaimana data yang diperoleh dari Ketua Forum Usaha Nelayan Batam, telah terjadi penurunan tangkapan hingga 50 persen.

Dia menegaskan bahwa perusahaan yang telah melakukan kegiatan reklamasi wajib mengganti kerusakan lingkungan hutan bakau yang ada. “Dengan menanam pohon bakau dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah pohon bakau yang di rusak,” ucapnya.

Dijelaskannya, kawasan hutan bakau di Kota Batam awalnya memiliki sekitar 24 persen dari total luas Pulau Batam, tapi saat ini hanya tersisa antara 4,2 persen sampai 4,6 persen.  “Kondisi tersebut sangat memprihatikan dan harus segera dilakukan upaya pemulihan di lingkungan sekitar pesisir,” jelasnya.

 Ironisnya kata Djoko, Pemerintah Kota Batam tidak memiliki daya untuk memaksa pengusaha yang melakukan reklamasi tersebut karena para pengusaha juga sudah merasa membayar Dana Jaminan Reboisasi (DJR) kepada Pemerintah.

 Dia berharap Pemko Batam dan dinas terkait melakukan evaluasi soal adanya reklamasi di Kota Batam selama ini.  “Pemko Batam melalui Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Evaluasi Kegiatan Reklamasi merupakan salah satu upaya dalam menertibkan reklamasi,” demikian Djoko. RED

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved