KATEGORI

Dewan Minta BP Perjelas Status Lahan Baloi Kolam

image

 

ADANYA kerjasama dari seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan di Batam sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di Bukit Baloi Kolam. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya kericuhan dan bentrok terkait permasalahan lahan di kawasan tersebut.

Anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan warga Baloi Kolam belum lama ini berharap segera ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan di Baloi Kolam. Pihaknya berharap, semua dapat menahan diri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

Menurut Udin, Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pihak yang memiliki wewenang dalam pengalokasian lahan dapat menjelaskan kepada warga terkait status lahan di kawasan tersebut. Penjelasan secara utuh dibutuhkan masyarakat agar tidak terjadi simpang siur informasi mengenai lahan yang kini memicu permasalahan di lapangan.

"Kami meminta agar BP Batam tegas dalam menyikapi permasalahan ini. Keberadaan pihak-pihak yang dapat memancing terjadinya kericuhan di lokasi agar dapat ditinjau ulang, karena selama ini masyarakat risau sejak beredar informasi bahwa akan ada penggusuran," kata Udin kepada media.

Dikatakan Udin, terdapat ratusan kepala keluarga bermukim di kawasan Baloi Kolam sehingga perlu ada solusi dalam menyelesaikan persoalan di daerah tersebut supaya rencana penertiban yang nantinya dilakukan pemerintah tidak merugikan masyarakat Baloi Kolam.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sambung Udin, juga diharapkan dapat menyikapi persoalan ini. Misalnya dengan cara membantu mencari jalan keluar dengan menyiapkan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat untuk tinggal di rumah susun tersebut.

"Pemerintah harus membantu mencarikan solusi, yakni mungkin dengan cara menyiapkan rumah susun, sehingga jika sewaktu-waktu masyarakat akan ditertibkan mereka sudah dapat mengantisipasinya dengan pindah ke rumah susun sewa," kata Udin.

Sebagaimana diketahui, ribuan warga Baloi Kolam berunjuk rasa di Kantor BP Batam untuk mendesak BP Batam meninjau ulang pemberian izin pematangan lahan termasuk menarik keberadaan TNI AD yang melakukan pelatihan dan penjagaan di lokasi. Selain ke BP Batam, ribuan warga juga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam. RED – PARLEMENTARIA

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved