KATEGORI

Paripurna DPRD Bahas Laporan Kegiatan Reses

image

 

RAPAT Paripurna DPRD Kota Batam kembali digelar pada 25 Juli 2016 dengan agenda Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan II tahun 2016. Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh 32 anggota dewan, setelah  sebelumnya sempat dilakukan tiga kali penundaan karena tidak memenuhi kuorum.

Fraksi Partai Demokrat dalam laporannya yang dibacakan oleh Misrawati Tampubolon menyoroti seputar pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan. Terkait pada bidang kesehatan, fraksi ini mengkritik pelayanan BPJS yang belum mengakomodir seluruh obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Mengingat masih adanya pasien BPJS yang disuruh membeli obat di luar karena tidak tersedia di puskesmas.

Sedangkan, hasil reses dari dapil terkait pendidikan yaitu masih adanya kutipan untuk uang bangku yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap murid baru, termasuk adanya penjualan buku LKS oleh sekolah negeri. Padahal, menurut Misrawati untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Kota Batam. Karenanya, dia meminta pada pihak sekolah agar tidak membebani murid baru dengan kutipan-kutipan yang memberatkan orang tua murid.

“Ini kiranya menjadi perhatian Pemko Batam, jangan hanya dengan laporan dari dewan saja, tapi tidak ditindaklanjuti agar kami tidak dibilang pembohong oleh dapil kami,” jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasional Demokrat yang terdiri dari gabungan empat fraksi juga dalam paparannya menekankan hal yang sama yaitu bidang pendidikan, infrastruktur dan listrik untuk daerah hinterland.

 Untuk bidang pendidikan, usulan warga agar dilakukan pembangunan gedung sekolah negeri dan penambahan ruang kelas baru. Mengingat, jumlah murid baru yang akan masuk ke sekolah negeri tidak sebanding dengan ketersediaan ruangan sehingga terjadi sekolah dua shift. Selain itu, Fraksi Partai PAN juga meminta Pemko Batam untuk menambah staf pengajar agar seimbang antara murid yang masuk dengan guru yang tersedia.pungkasnya.

Sedangkan Fraksi Persatuan Keadilan saat pemaparan yang dibacakan oleh Jurado Siburian menekankan pada masalah pendidikan, yaitu tidak seimbangnya lokal dengan murid yang masuk, yang mirisnya hal tersebut menjadi masalah tahunan.

Menurut Jurado, hal ini disebabkan oleh adanya oknum yang memanfaatkan kondisi yang ada sehingga oknum tersebut meminta uang bangku, uang LKS dan lain-lain.

Terakhir, Fraksi Partai Gerindra yang menekanan pada masalah drainase dan pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak diawasi secara serius oleh Pemko Batam

Fraksi Gerinda juga meminta Pemko Batam untuk mensertifikasi seluruh ROW jalan yang ada di Batam, terutama di sekitar Nongsa mengingat dahulunya di daerah tersebut adalah ROW 60.

“Kami minta pada Pemko Batam agar mensertifikasi ROW tersebut dan dikembalikan ke konsep awal, yaitu ROW 60,” pinta Fraksi Gerindra. Sidang Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, perwakilan dari BP Batam, jajaran SKPD dan undangan lainnya. Acara di pimpin oleh ketua DPRD Batam Nuryanto didampingi Amasakar Achmad, Iman Sutiawan  dan Sekwan DPRD Batam. RED - PARLEMENTARIA

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved