KATEGORI

Pelajari Implementasi Perda 23/2014, DPRD Kabupaten Batang Kunjungi Batam

image

PARLEMENTARIA - Guna mempelajari dan mengetahui bagaimana implementasi Pemko Batam terkait UU No 23 tahun 2014 tentang Penyakit Masyarakat, Tata Ruang, dan Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah, Komisi B DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Batam, Kamis, 25 Agustus 2016.

Hal itu dimotivasi karena semakin maraknya tempat prostitusi yang mulai menjamur di Kabupaten Batang, khususnya di daerah Pantura.

“Dalam kunjungan kerja ini, kita ingin belajar pada Pemko Batam, terutama terkait penyakit masyarakat, tata ruang, dan persiapan organisasi pemerintah daerah yang dijalankan di Kota Batam ini,” kata Imam Teguh, Ketua DPRD Kabupaten Batang sekaligus ketua rombongan.

Imam juga mengaku sangat takjub dengan Kota Batam. Selain dijuluki dengan kota industri yang metropolitan, juga memiliki Pendapatan Anggatan Daerah yang menakjubkan bahkan dua kali lipat dari Kabupaten Batang.

“Bila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, sangat jauh berbeda,” tuturnya.

Salah satu anggota DPRD Batang Yuswanto mengatakan Kabupaten Batang dikenal dengan istilah Surga Pantura. Ini mengingat jumlah tempat prostitusi yang semakin meningkat di Kabupaten Batang, seperti berdirinya tempat karaoke, panti pijat, pub dan tempat-tempat berbau hiburan lainnya.

“Apakah karena Perda yang masih lemah atau penindakan dari Satpol PP yang kurang tegas (kita tidak tahu)” ujarnya.

Menurut informasi, kata dia, banyaknya tempat prostitusi yang berdiri di daerah Pantura karena alasan desakan ekonomi untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

“Inilah yang menjadi PR besar kami di Kabupaten Batang,” tuturnya.

Menanggapi ini, Fauzan dari Komisi IV DPRD Kota Batam, mengatakan bahwa penyakit masyarakat memang dominan dilatarbelakangi faktor ekonomi.

Dikatakan Fauzan, di Batam sendiri sudah ada Perda tentang kesejahteraan masyarakat. Di situ dibahas banyak mengenai masalah penyakit masyarakat.

“Tapi sampai sekarang penyakit masyarakat tetap saja masih ada,” kata Fauzan.

“Memang dalam menegakkan hukum itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” sambungnya.

Kepada Komisi B DPRD Batang, kata Fauzan, pembuatan Perda di Batam sendiri harus melibatkan semua pihak dan sesuai dengan komitmen bersama.

“Dan kalau sudah dibuat semua pihak harus mau menjalankannya. Tidak boleh ada istilah beking-membekingi,” tutupnya. RED - PARLEMENTARIA

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved