KATEGORI

Komisi I Batam Pertanyakan Pengawasan Barang Ilegal

image

PARLEMENTARIA -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mempertanyakan kinerja Bea Cukai (BC) Kepri terkait pengawasan penyelundupan barang ilegal yang keluar masuk melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus yang ada di wilayah ini.

“Selama ini bagaimana pengawasan dari Bea Cukai terhadap barang-barang ilegal yang keluar masuk Batam?,” tanya Anggota Komisi II Mulia Rindo Purba dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BC Kepri, Rabu, 21 September 2016.
Rindo mengatakan, pihak BC seolah tidak menjalankan tugas utamanya selaku yang berwenang mengawasi keluar masuk barang di pelabuhan maupun bandara yang ada. “Bea cukai seharusnya bisa mengendalikan peredaran barang-barang ilegal tersebut, jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja dari Bea cukai,” kata Rindo sebagaimana dikutip media.
Menanggapi hal tersebut, pihak BC Kepri yang diwakili Kabid P2 KPU BC Tipe B Batam, Akhiyat Mujayin mengatakan, pihaknya selama ini sudah melaksanakan tugas dengan mengawasi jalur keluar masuk barang dari pelabuhan.
“Selama ini kami sudah bekerja semampu kami, tim yang kami miliki sudah bekerja dengan maksimal,” jelasnya.
Sementara itu terrkait lolosnya beberapa barang selundupan tersebut, Mujayin mengatakan bahwa pihaknya selama satu tahun terakhir sudah melakukan penindakan sebanyak 240 kasus berbeda yaitu, Gula, HP dan Beras.
“Khususnya untuk tim kami sudah malakukan penindakan sebanyak 54 kasus narkotika, kasus ini merupakan pemecah rekor di seluruh Indonesia,”bebernya.
Atas penjelasan pihak BC tersebut, Komisi II DPRD Batam mengaku belum puas dan meminta dalam RDP berikutnya menghadirkan beberapa instansi lainnya yang terkait dengan pengawasan jalur keluar masuk barang yakni Lanal, Polairud dan Bakamla.
Tiga kasus penyelundupan yang terungkap dalam RDP tersebut di antaranya adalah  13 ribu handphone yang lolos ke Riau, kemudian 90 ton beras, serta yang terakhir 4 mobil mewah, dianggap sebagai kegagalan petugas Bea Cukai.
Kabid Penyidikan dan Penindakan (P2) Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam Mujayin dicecar peertanyaan anggota Komisi II DPRD Batam.
“Jelaskan kepada kami bagaimana kasus 3 penyelundupan bisa lolos dan ini adalah sebuah kegagalan institusi yang mestinya menjadi tanggung jawab Bea Cukai,” ujar Ketua Komisi II Yudi Kurnain . Selain itu Yudi juga mempersoalkan pos pengawasan Bea Cukai yang kosong saat penangkapan beras beberapa hari lalu.
“Coba perhatikan di sini ada pos Bea dan Cukai, kenapa dalam keadaan kosong? Ke mana dan kenapa kaya gini,” ujar politikus Partai Amanat Nasional.
Tidak saja Yudi, beberapa anggota Dewan lainnya juga mempertanyakan soal Standar Operasional Pelaksana pengawasan yang dianggap tidak mampu menangkal para penyelundup.
“Kok bisa jebol dan lolos sih para penyelundup dan SOP seperti apa yang Anda buat, karena ini bukan 1 kali saja terjadi dan sudah berkali kali, di mana kalian para petugas Bea Cukai,” ujar Mulia Rindo Purba anggota Komisi II DPRD Batam.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD yang diketuai Yudi Kurnain hadir juga Sallon Simatupang, Rekaveni, Budi Mardiyanto, Hendra Asman, Mulia Rindo Purba, Mesrawati Tampubolon, Firman Ucok Tambusai, Bobi Alexander Siregar, Aman serta Idawati Nursanti. 
Beberapa diantaranya ikut melontarkan pertanyaan dan kritikan. Sedangkan Kabid Penyidikan dan Penindakan (P2) Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam Mujayin tampak tidak berdaya saat dicerca dan lebih banyak mendengar dan menjawab secukupnya. RED - PARLEMENTARIA

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved