KATEGORI

Komisi I: Tarif Baru UWTO Harus Dievaluasi

image

 

Komisi I DPRD Kota Batam menilai, Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 19 Tahun 2016 terkait kenaikan dan penyesuaian tarif layanan lahan di kawasan Batam perlu dievaluasi.

 

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa, menyebut BP Batam terlalu terburu-buru memberlakukan Perka Nomor 19/2016 tersebut.

Layaknya undang-undang, peraturan daerah, atau produk hukum lainnya, ungkap Musofa, Perka BP Batam itu seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat maupun ke kalangan pengusaha.

Tujuannya agar tidak menimbulkan kepanikan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Saat ini, kata dia, beragam tanggapan dan reaksi muncul dari masyarakat terkait penerapan tarif UWTO tersebut. Banyak masyarakat dan pengusaha menolak.

“Harus disosialisasikan dulu. Kalau ada yang keberatan, masyarakat atau asosiasi pengusaha bisa mengajukan gugatan ke PTUN,” kata Musofa, di gedung DPRD Kota Batam baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini penting karena masyarakatlah yang tersangkut langsung dengan penyesuaian tarif sewa lahan tersebut. Tarif UWTO atau sewa lahan yang tertera dalam Perka No 19/2016, kata Musofa, ada yang termasuk wajar. Namun ada juga yang terlalu tinggi. “Tarif tersebut harus dievaluasi lagi, agar tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 19 tahun 2016 tersebut merupakan turunan dari PMK Nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan lahan di BLU-BP Batam. RED - PARLEMENTARIA

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved