KATEGORI

Komisi II Dorong Pemko Matangkan Perencanaan AMDAL

image

 

DPRD Kota Batam melalui Komisi II mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar membuat perencanaan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang matang. Hal ini untuk menghindari potential loss terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas reklamasi tanpa izin di Batam.   

 

Sejauh ini aktivitas reklamasi di Batam masih cukup marak. Tim sembilan yang dibentuk Pemko Batam belum lama ini mendapati banyak perusahaan melakukan reklamasi pantai tanpa izin. Sehingga hal itu berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, mengatakan,  pengaturan izin yang jelas terhadap aktivitas reklamasi dinilai mampu menekan potential loss pada sektor ini. Ini menjadi tugas Pemko, melalui dinas terkait agar menyusun perencanaan AMDAL yang lebih matang.

“Ada potential loss dari aktivitas reklamasi yang tak mengantongi izin, termasuk izin AMDAL. Seharusnya reklamasi pantai termasuk galian C, namun kenyataannya tak berdampak juga bagi PAD kita. Kami mendorong Pemko untuk membuat perencanaan AMDAL yang lebih matang,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Batam, baru-baru ini.

Dalam melakukan aktivitas reklamasi pantai, sambung Yudi, Batam bisa mencontoh Singapura. Sistem Perencanaan AMDAL di negeri Singa itu lebih bagus sehingga reklamasi pantai tertata baik dan semua perizinan telah dipenuhi sebelum mendirikan bangunan di atasnya.

“Singapura lebih dulu merencanakan AMDAL-nya sebelum membangun. Kemudian diikuti perizinan-perizinan lainnya. Batam bisa saja mencontoh Singapura dengan sistem tersebut karena sumber PAD-nya jelas ,” ujarnya. 

Pihaknya berharap agar Pemko Batam serius menyikapi permasalahan reklamasi di Batam, apalagi bila tak mengantongi izin. Bila hal ini dapat ditata dengan baik dan perencanaan AMDAL dibuat secara matang maka dengan sendirinya ini bisa menjadi sumber PAD yang besar. RED - PARLEMENTARIA

 

Copyright © 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved