KATEGORI

Dewan Laporkan Persoalan UWTO ke Menkeu

image

Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam menimbulkan kontradiksi.  Warga melakukan serangkaian penolakan karena menilai kenaikan tarif UWTO tersebut terlalu tinggi.

Merespon hal ini,  Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan pihaknya sudah melaporkan banyaknya penolakan UWTO kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Kita sudah melakukan pertemuan. Ada kesimpulan yang akan kita sampaikan ke pusat,” ungkapnya Kamis, 13 Oktober 2016.
 
Yang jelas, kita menolak kenaikan,” kata Nuryanto. Selama ini, pihaknya merasa tidak terlibat langsung dalam kebijakan yang dibuat  Badan Pengusahaan (BP) Batam. Padahal, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pimpinan BP, berdampak langsung dengan masyarakat Batam. “Lalu apa gunanya kita kalau tak dilibatkan? Kita ini wakil rakyat,” ungkapnya.
 Cak Nur meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) dan BP Batam untuk tidak mengedepankan ego masing-masing dalam menyikapi dan membuat regulasi. Menurutnya, perbedaan persepsi kedua lembaga tersebut membuat keresahan di masyarakat Batam. “Kadang kita sedih juga ketika BP membuat kebijakan tapi Pemerintah Kota tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. RED - PARLEMENTARIA

 

Copyright © 2017 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved