KATEGORI

DPRD Batam Tolak Usulan Hak Angket Reklamasi

image

DPRD Kota Batam menolak usulan hak angket reklamasi yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat Paripurna di Batam, Kamis, 6 Oktober 2016.

Keputusan itu didapat melalui pengambilan suara yang dilakukan secara tertutup dengan hasil sebanyak 18 anggota DPRD setuju hak angket dilanjutkan dan 20 anggota lainnya tidak setuju.

“Berdasarkan ketentuan tentang tata tertib, Rapat paripurna menolak hak penyelidikan. Maka, tidak dapat diajukan kembali,” kata Ketua DPRD Batam Nuryanto saat menutup rapat.

Jumlah anggota DPRD yang menyutujui hak angket berkurang, dibandingkan saat awal kali diajukan.

Anggota DPRD dari Partai Hanura Uba Ingan Sigalingging menyatakan, awalnya saat hak angket diajukan ke pimpinan DPRD, terdapat 27 orang dari delapan fraksi yang menyetujui. Namun saat perhitungan suara dilakukan, jumlahnya berkurang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukaryo menyatakan, pengajuan hak angket merupakan hak DPRD yang harus dipergunakan untuk menyelidiki masalah reklamasi di Batam.

“Hal ini bertujuan untuk menyelidiki kebijkaan pemda yang penting dan berdampak strategis dan diduga bertentangan dengan UU,” kata Sukaryo.

Ia menduga ada banyak aturan yang dilanggar dalam pemberian izin reklamasi, di antaranya tanpa mempertimbangkan syarat administrasi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan kawasan pantai.

Lokasi reklamasi ditetapkan SK Wali kota dan Wakil Wali Kota tanpa ada studi kelayakan kawasan reklamasi . RED - PARLEMENTARIA

Copyright © 2017 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved