KATEGORI

Penolakan Tarif UWTO Masif, Dewan Akan Menghadap Presiden

image

Gelombang penolakan tarif baru UWTO sudah semakin masif. Tidak hanya melalui demonstrasi, ujud penolakan juga dilakukan dalam bentuk gugatan bersama Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) 148 yang mengatur tarif baru UWTO. Lebih dari itu juga ada aksi pemasangan 10.000 spanduk penolakan di seluruh Batam.

DPRD Kota Batam meminta Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan 148 tentang tarif baru UWTO agar dikaji ulang.

“Memang ini kewenangan pemerintah pusat. Tapi apapun juga, selain kitab suci, UU masih bisa diadendum, apalagi ini masih Perka,” tegas Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura, kemarin.

Ia meminta, harus ada perubahan di dalam masalah tarif ini. Apalagi dengan kenaikan yang signifikan ini sangat merugikan masyarakat Batam karena tidak mampu lagi membayar UWTO sesuai tarif yang baru.

“Kita menyetujui tarif ini. Namun BP Batam harus memikirkan tingkat ekonomi masyarakat. Kalau kenaikannya seperti ini, sama saja mengusir masyarakat Batam dari Pulaunya sendiri,” sesal Nyanyang.

Bukan hanya masyarakat saja, sejumlah pengusaha dan investor akan terancam keluar dari Batam, jika perka ini tidak segera direvisi. Apalagi bila dilihat data 2012, 65 persen perusahaan hengkang dari Batam.

Nyanyang juga mempertanyakan kenaikan UWTO ini, apakah meningkatkan pendapatan negara atau mensejahterakan masyarakatnya. “Kalau meningkatkan pendapatan jangan masyarakat dikorbankan,” ucapnya.

Terkait langkah apa yang sudah dilakukan legislatif, ia mengaku pimpinan sudah menyampaikan langsung ke Menteri Dalam Negeri. Khsususnya dalam mempertanyakan hak dan status Otonomi Daerah Batam.

Pelaksanaan otonomi daerah, lanjutnya, memiliki peran yang sangat penting dari BP Batam terutama dalam memajukan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengelola masyarakatnya.

“Memang di sini kawasan bebas. Namun perlu diingat juga Batam ada otonomi daerah. Makanya persoalan ini akan kita suarakan ke menteri dan presiden,” sebutnya. RED - PARLEMENTARIA

Copyright © 2017 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved