KATEGORI

Komisi IV Usulkan Tiga Ranperda Inisiatif

image

Komisi IV DPRD Kota Batam  mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahun 2017. Ketiga ranperda tersebut menjadi ranperda prioritas pembahasan DPRD Batam tahun 2017 nanti.

“Ada tiga ranperda inisiatif yang kita usulkan menjadi perda,” kata Ketua Komisi IV, Riky Indrakari, Rabu, 2 November 2016.

Dijelaskan, perda pertama mengenai pengembangan PAUD Holistik dan Integratif. Pengembangan anak usia dini tersebut guna memenuhi kebutuhan esensial anak meliputi aspek fisik, non fisik, mental, emosional dan hingga sosial anak.

Seperti diketahui, kata Riky, delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi di usia dini. Itu sebabnya, periode ini merupakan momen tepat untuk menanamkan nilai dan pendidikan pada anak, termasuk status gizi yang menjadi aspek terpenting guna mendukung tumbuh kembang, pembentukan karakter, serta kecerdasan anak. “Intinya pendidikan karakter dimulai dari sini,” sebut Riky.

Ditambahkannya, PAUD Holistik dan Integratif juga sudah menjadi program nasional, yang akan dimulai tahun 2017 ini. Dalam ranperda ini nantinya, tidak ada lagi yang membedakan PAUD formal, maupun PAUD informal.

Masing-masing PAUD juga bisa mengajukan akreditasi. Sehingga ketika terpenuhi (akreditasi) sesuai kriteria Kementrian Pendidikan, maka, PAUD tersebut berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mulai tahun depan dana BOS akan mengalokasikan Rp 600 ribu untuk setiap anak,” tuturnya.

Selain anak, guru yang mengajar di PAUD juga bisa mendapatkan insentif, dengan mengikuti diklat berjenjang. Ketika lulus ia akan mendapatkan sertifikasi guru, sama dengan yang didapat guru-guru sekolah dasar lainnya.

“Kan tidak semua guru PAUD sarjana. Makanya kita ikuti di diklat berjenjang,” papar Riky.

Ia menambahkan, PAUD Holistik dan Integratif di Batam nantinya akan mengacu model yang telah diterapkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dimana, melalui bantuan PBB dan Selandia Baru, Kupang membangun 100 TK holistik dan integratif dengan pola 3K, yakni Kepedulian, Kemandirian dan Koperasi.

Ranperda kedua ialah, pelatihan dan peningkatan produktivitas dalam rangka pemetaan komptensi angkatan kerja warga Batam. Riky memahami betul, bagaimana perlu peningkatan kompetensi dan produktifitas angkatan kerja lokal, yang bisa bersaing dengan pekerja asing yang berada di Batam.

 “Kepri, dan Batam khususnya menjadi daerah pengangguran terbesar di Indonesia. Hampir usia produktifitas tidak bekerja. Makanya diperlukan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi,” ucapnya.

Lalu, ranperda ketiga ialah pedagang kaki lima. Ia berharap dengan pola penataan dan pembinaan, pedagang kaki lima diberikan keterampilan berusaha. Pemerintah juga dituntut menyediakan selter tempat berjualan bagi pedagang, yang nantinya menjadi pusat kuliner dan tujuan wisata di Kota Batam. RED – PARLEMENTARIA

 

 

Copyright © 2017 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM · All Rights Reserved