Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam , Marlon Brando mempertanyakan lambannya pengerjaan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Sosial dan Pertamanan Kota Batam. Pengerjaan RTLH diharuskan memenuhi target.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi IV sangat menyayangkan masih berlaru â larutnya pengerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Sementara anggaran RKB sebesar Rp 8,3 miliar sudah disahkan sejak bulan Desember 2015 lalu.
selengkapnya...
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam diminta fokus pada penanganan masalah sampah di Kota Batam, karena masih saja banyak ditemukan tumpukan sampah yang terlambat diangkat.
selengkapnya...
Guna mengantisipasi lonjakan harga beras menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Pemerintah Pusat digesa untuk segera mambuka keran impor beras seperti sebelumnya. Desakan ini disampaikan Komisi II DPRD Batam.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam melalui Komisi I memberi perhatian serius pada aktivitas pengrusakan lingkungan di Batam yang diduga terjadi upaya pembiaran dari pihak tertentu. Sejumlah wilayah di Batam rusak parah akibat adanya kegiatan pemotongan bukit (cut and fill) dan reklamasi.
selengkapnya...
Sebanyak 50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam serentak melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
selengkapnya...
Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kini menjadi perhatian publik menyusul adanya desakan dari berbagai pihak agar pungutan ini dihapuskan. Suara â suara penolakan tentunya juga muncul dari gedung DPRD Kota Batam sebagai representasi dari suara masyarakat.
selengkapnya...
Arus penolakan atas pungutan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) khusus perumahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengalir dan semakin masif. Ratusan warga Batam di berbagai tempat menggelar aksi penolakan di antaranya dengan menggalang tanda tangan massal dan membentak spanduk penghapusan UWTO.
selengkapnya...
Wakil Ketua DPR Kota Batam Imam Sutiawan menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Batam (Uniba), kemarin. Bertempat di ruang kerjanya di Gedung DPR Kota Batam, pertemuan ini berlangsung santai dan saling bertukar cerita.
selengkapnya...
Penataan dan relokasi Pedagang Kakilima (PKL) di Batam tak hanya sebatas ditertibkan, namun juga dibutuhkan kepastian relokasi, penataan, dan pembinaan. Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husen berujar, sesuai Perpes Nomor 125 tahun 2012, dan Kemendagri nomor 41 tahun 2012 pemerintah wajib melakukan pembinaan PKL daripada sekadar membersihkan.
selengkapnya...
Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membasmi pungutan liar (pungli) di Batam diapresiasi banyak pihak. Salah satu dukungan yang masif tentunya datang dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.
selengkapnya...
Krisis kelangkaan air bersih di Kota Balikpapan ternyata perlu diatasi dengan mempelajari keberhasilan kota lain yang berhasil dalam hal penyediaan air. Terkait hal ini DPRD Kota Balikpapan berkunjung ke Batam.
selengkapnya...
Menanggapi maraknya aktivitas reklamasi yang diduga dilakukan tanpa koordinasi dengan instansi atau pihak berkompeten lainnya, Pimpinan DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam memverifikasi ulang seluruh aktivitas reklamasi yang ada di Batam. Sejauh ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini juga dinilai masih relatif kecil.
selengkapnya...
Perda Pengelolaan Sampah Nomor 11 Tahun 2013 sudah intensif dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memberikan apresiasi atas upaya tersebut dan mengusulkan adanya pemasangan kamera pengintai atau CCTV di sejumlah titik agar pelaksanaan aturan tersebut lebih efektif.
selengkapnya...
Tenaga Kerja Asing (TKI) yang bermukim di Indonesia perlu diawasi secara tegas sehingga tidak mudah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Udin P Sihaloho.
selengkapnya...
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PIK) masih dalam tahap persiapan di tingkat eksekutif. Komisi III DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam untuk segera mengusulkan Ranperda tersebut sebagai payung hukum kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PM � PIK).
selengkapnya...
Dalam upaya optimalisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Dewan melalui Komisi II mengajak Pemko Batam untuk meningkatkan sinergi dalam rencana penataan kota yang lebih baik.
selengkapnya...
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam sepakat untuk memberdayakan tenaga kerja (naker) tempat yang berdomisili di wilayah Nongsa, Kota Batam. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dengan Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) dan perwakilan perusahaan di Kecamatan Nongsa, Selasa, 26 April 2016.
selengkapnya...
Melalui kegiatan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menampung semua aspirasi dan keluhan warga di daerah pemilihan masing � masing untuk disuarakan di tingkat parlemen.
selengkapnya...
Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Hartanto Reksodiputro beserta jajarannya secara khusus menyambangi kantor DPRD Kota Batam, Selasa 12 April 2016. Kunjungan ini merupakan rangkaian silaturahim unsur pimpinan BP yang baru, setelah sebelumnya berkunjung ke Kantor Walikota Batam. Kunjungan khusus ini dianggap sebagai yang pertama dalam sejarah, sejak DPRD Kota Batam terbentuk.
selengkapnya...
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam beserta anggota yang meliputi seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kota Batam, melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta pada 14 Arpil 2016. Audiensi dilakukan dalam rangka memberikan masukan, rekomendasi dan catatan strategis kepada Ketua Dewan Kawasan Batam yang didampingi Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah.
selengkapnya...
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH menerima Kunker (Kunjungan Kerja) Pimpinan dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 10 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mewacanakan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Reklamasi. Perda ini dipandang penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini yang dinilai sangat tidak maksimal.
selengkapnya...
Sebagai bentuk penghargaan dalam tuntunan adat Melayu sebagai Payung Negeri, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam menganugerahkan Walikota Batam, H Muhammad Rudi gelar Datuk Setia Amanah di Gedung LAM, Batam Centre.
selengkapnya...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas harmonisasi peraturan perizinan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam upaya menertibkan bangunan tak berizin yang berdiri di atas row jalan.
selengkapnya...
Undang - Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan oleh DPR RI pada Selasa 23 Februari lalu direspon pisitif serta mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging. âSaya berpendapat itu langkah Pemerintah yang patut diapresiasi,â kata Uba belum lama ini.
selengkapnya...
Walikota Batam terpilih, Rudi mengedepankan pembangunan infrstruktur menjadi prioritas pada tahun 2017 mendatang. Termasuk di dalamnya jalan utama hingga jalan lingkungan.
selengkapnya...
Guna menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke fasilitas milik publik tersebut pada Rabu, 16 Maret 2016 pagi.
selengkapnya...
Komisi III DPRD Kota Batam pada Senin, 7 Maret 2016 siang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduaan masyarakat tentang belum adanya pelaksanaan perbaikan jalan longsor di Bukit Kemuning, beberapa waktu sebelumnya.
selengkapnya...
Komisi II DPRD Kota Batam menerima rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pimpinan dan Komisi I, II, III DPRD Kota Cimahi. Kunjungan tersebut diterima oleh sejumlah Anggota Komisi II di Ruang Rapat Serba Guna DPRD Batam pada Senin, 28 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi I meminta pihak eksekutif agar lebih fair dalam melakukan penertiban. Pemerintah Kota (Pemko) Batam diharapkan tidak tebang pilih sehingga hanya fokus pada penertiban Pedagang Kakilima (PKL) tapi target penggusuran dilebarkan ke bangunan liar serta kios liar yang jelas sama menyalahi aturan.
selengkapnya...
Ketua Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Darmin Nasution mengemukakan, perubahan sistem dari FTZ ke KEK Batam mengikuti apa yang akan diterapkan di Sei Mangke, Sumatera Utara.
selengkapnya...
Teka teki status Batam terjawab sudah. Pemerintah melalui Ketua DK PBPB Batam akan mengubah status Batam dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
selengkapnya...
Meskipun pada akhirnya Pemerintah Pusat mengubah status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memastikan bahwa perlakuan peraturan baru tersebut tidak justru memberatkan masyarakat.
selengkapnya...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyesalkan tidak dilibatkannya lembaga yang dipimpinnya dalam rangkaian pembahasan mengenai status Batam baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
selengkapnya...
Wacana mengenai Provinsi Khusus Batam makin mengemuka mengikuti situasi politik dan arah kebijakan nasional untuk meng-up grade wilayah ini agar memiliki daya saing yang lebih besar di pasar global daripada sebelumnya.
selengkapnya...
Terkait belum meratanya penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Komisi II DPRD berharap adanya pemerataan dana yang dikucurkan tersebut.
selengkapnya...
Walikota Batam, Ahmad Dahlan digesa untuk segera merampungkan status tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berjumlah sekitar 4.431 orang.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam menganggarkan Rp 1.013 miliar untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih. Mulai dari pelantikan, rapat paripurna DPRD, hingga serah terima jabatan. �Anggaran ini untuk serangkaian pelantikan. Bukan hanya pelantikan saja,� ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain kepada media beberapa waktu lalu
selengkapnya...
Komisi IV DPRD Kota Batam menyoroti minimnya fasilitas publik di sejumlah fasiltas umum, salah satunya adalah ketersediaan toilet umum yang masih minim. Padahal tempat tersebut saban hari selalu ramai dikunjung oleh masyarakat.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menganalisa kebutuhan angkutan umum di Batam. Sehingga bantuan 15 bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berguna bagi masyarakat banyak. âPenempatannya sesuai dan tepat sasaran,â kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak belum lama ini.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam meminta pemerintah pusat untuk kembali mempertimbangkan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pasalnya, pada awal 2016, jumlah pengangguran di Kota Batam menembus 100 ribu orang.
selengkapnya...
Komisi I DPRD Batam menyambut dengan antusias para warga pendemo dari Dam Baloi Kolam yang mendatangi gedung Dewan, Rabu 24 Februari 2016.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) sudah menyelesaikan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari 19 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
selengkapnya...
Anggota DPRD Kota Batam mengeluhkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam yang dinilai tidak maksimal dalam merealisasikan hasil reses dewan yang telah mereka dilaksanakan.
selengkapnya...
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tepilih, HM Sani dan Nurdin Basirun disambut secara prosesi adat Melayu usai helat pelantikan yang digelar di Istana Negara, sehari sebelumnya.
selengkapnya...
Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam merilis, Pulau Batam Batam berdasarkan daya dukung ketercukupan lahan, hanya mampu menampung 3,3 juta orang. Para pihak pengambil kebijakan diharapkan segera mengambil langkah antisipasi agar tidak terjadi over populasi.
selengkapnya...
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam menggelar doa selamat atas lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 lalu. Doa selamat dilaksanakan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad di Gedung Nong Isa LAM pada Kamis, 7 Januari 2016.
selengkapnya...
Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nuryanto menghadiri undangan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1) lalu.
selengkapnya...
VIDEO DPRD KOTA BATAM
J.D.I.H KOTA BATAM
Share on Facebook
Share on Twitter
SINDO BATAM
HALUAN KEPRI
TPI POS
TRIBUN BATAM
