Krisis kelangkaan air bersih di Kota Balikpapan ternyata perlu diatasi dengan mempelajari keberhasilan kota lain yang berhasil dalam hal penyediaan air. Terkait hal ini DPRD Kota Balikpapan berkunjung ke Batam.
selengkapnya...
Menanggapi maraknya aktivitas reklamasi yang diduga dilakukan tanpa koordinasi dengan instansi atau pihak berkompeten lainnya, Pimpinan DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam memverifikasi ulang seluruh aktivitas reklamasi yang ada di Batam. Sejauh ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini juga dinilai masih relatif kecil.
selengkapnya...
Perda Pengelolaan Sampah Nomor 11 Tahun 2013 sudah intensif dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memberikan apresiasi atas upaya tersebut dan mengusulkan adanya pemasangan kamera pengintai atau CCTV di sejumlah titik agar pelaksanaan aturan tersebut lebih efektif.
selengkapnya...
Tenaga Kerja Asing (TKI) yang bermukim di Indonesia perlu diawasi secara tegas sehingga tidak mudah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Udin P Sihaloho.
selengkapnya...
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PIK) masih dalam tahap persiapan di tingkat eksekutif. Komisi III DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam untuk segera mengusulkan Ranperda tersebut sebagai payung hukum kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PM � PIK).
selengkapnya...
Dalam upaya optimalisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Dewan melalui Komisi II mengajak Pemko Batam untuk meningkatkan sinergi dalam rencana penataan kota yang lebih baik.
selengkapnya...
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam sepakat untuk memberdayakan tenaga kerja (naker) tempat yang berdomisili di wilayah Nongsa, Kota Batam. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dengan Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) dan perwakilan perusahaan di Kecamatan Nongsa, Selasa, 26 April 2016.
selengkapnya...
Melalui kegiatan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menampung semua aspirasi dan keluhan warga di daerah pemilihan masing � masing untuk disuarakan di tingkat parlemen.
selengkapnya...
Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Hartanto Reksodiputro beserta jajarannya secara khusus menyambangi kantor DPRD Kota Batam, Selasa 12 April 2016. Kunjungan ini merupakan rangkaian silaturahim unsur pimpinan BP yang baru, setelah sebelumnya berkunjung ke Kantor Walikota Batam. Kunjungan khusus ini dianggap sebagai yang pertama dalam sejarah, sejak DPRD Kota Batam terbentuk.
selengkapnya...
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam beserta anggota yang meliputi seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kota Batam, melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta pada 14 Arpil 2016. Audiensi dilakukan dalam rangka memberikan masukan, rekomendasi dan catatan strategis kepada Ketua Dewan Kawasan Batam yang didampingi Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah.
selengkapnya...
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH menerima Kunker (Kunjungan Kerja) Pimpinan dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 10 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mewacanakan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Reklamasi. Perda ini dipandang penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini yang dinilai sangat tidak maksimal.
selengkapnya...
Sebagai bentuk penghargaan dalam tuntunan adat Melayu sebagai Payung Negeri, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam menganugerahkan Walikota Batam, H Muhammad Rudi gelar Datuk Setia Amanah di Gedung LAM, Batam Centre.
selengkapnya...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas harmonisasi peraturan perizinan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam upaya menertibkan bangunan tak berizin yang berdiri di atas row jalan.
selengkapnya...
Undang - Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan oleh DPR RI pada Selasa 23 Februari lalu direspon pisitif serta mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging. âSaya berpendapat itu langkah Pemerintah yang patut diapresiasi,â kata Uba belum lama ini.
selengkapnya...
Walikota Batam terpilih, Rudi mengedepankan pembangunan infrstruktur menjadi prioritas pada tahun 2017 mendatang. Termasuk di dalamnya jalan utama hingga jalan lingkungan.
selengkapnya...
Guna menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke fasilitas milik publik tersebut pada Rabu, 16 Maret 2016 pagi.
selengkapnya...
Komisi III DPRD Kota Batam pada Senin, 7 Maret 2016 siang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduaan masyarakat tentang belum adanya pelaksanaan perbaikan jalan longsor di Bukit Kemuning, beberapa waktu sebelumnya.
selengkapnya...
Komisi II DPRD Kota Batam menerima rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pimpinan dan Komisi I, II, III DPRD Kota Cimahi. Kunjungan tersebut diterima oleh sejumlah Anggota Komisi II di Ruang Rapat Serba Guna DPRD Batam pada Senin, 28 Maret 2016.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi I meminta pihak eksekutif agar lebih fair dalam melakukan penertiban. Pemerintah Kota (Pemko) Batam diharapkan tidak tebang pilih sehingga hanya fokus pada penertiban Pedagang Kakilima (PKL) tapi target penggusuran dilebarkan ke bangunan liar serta kios liar yang jelas sama menyalahi aturan.
selengkapnya...
Ketua Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Darmin Nasution mengemukakan, perubahan sistem dari FTZ ke KEK Batam mengikuti apa yang akan diterapkan di Sei Mangke, Sumatera Utara.
selengkapnya...
Teka teki status Batam terjawab sudah. Pemerintah melalui Ketua DK PBPB Batam akan mengubah status Batam dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
selengkapnya...
Meskipun pada akhirnya Pemerintah Pusat mengubah status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memastikan bahwa perlakuan peraturan baru tersebut tidak justru memberatkan masyarakat.
selengkapnya...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyesalkan tidak dilibatkannya lembaga yang dipimpinnya dalam rangkaian pembahasan mengenai status Batam baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
selengkapnya...
Wacana mengenai Provinsi Khusus Batam makin mengemuka mengikuti situasi politik dan arah kebijakan nasional untuk meng-up grade wilayah ini agar memiliki daya saing yang lebih besar di pasar global daripada sebelumnya.
selengkapnya...
Terkait belum meratanya penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Komisi II DPRD berharap adanya pemerataan dana yang dikucurkan tersebut.
selengkapnya...
Walikota Batam, Ahmad Dahlan digesa untuk segera merampungkan status tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berjumlah sekitar 4.431 orang.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam menganggarkan Rp 1.013 miliar untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih. Mulai dari pelantikan, rapat paripurna DPRD, hingga serah terima jabatan. �Anggaran ini untuk serangkaian pelantikan. Bukan hanya pelantikan saja,� ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain kepada media beberapa waktu lalu
selengkapnya...
Komisi IV DPRD Kota Batam menyoroti minimnya fasilitas publik di sejumlah fasiltas umum, salah satunya adalah ketersediaan toilet umum yang masih minim. Padahal tempat tersebut saban hari selalu ramai dikunjung oleh masyarakat.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menganalisa kebutuhan angkutan umum di Batam. Sehingga bantuan 15 bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berguna bagi masyarakat banyak. âPenempatannya sesuai dan tepat sasaran,â kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak belum lama ini.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam meminta pemerintah pusat untuk kembali mempertimbangkan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pasalnya, pada awal 2016, jumlah pengangguran di Kota Batam menembus 100 ribu orang.
selengkapnya...
Komisi I DPRD Batam menyambut dengan antusias para warga pendemo dari Dam Baloi Kolam yang mendatangi gedung Dewan, Rabu 24 Februari 2016.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) sudah menyelesaikan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari 19 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
selengkapnya...
Anggota DPRD Kota Batam mengeluhkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam yang dinilai tidak maksimal dalam merealisasikan hasil reses dewan yang telah mereka dilaksanakan.
selengkapnya...
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tepilih, HM Sani dan Nurdin Basirun disambut secara prosesi adat Melayu usai helat pelantikan yang digelar di Istana Negara, sehari sebelumnya.
selengkapnya...
Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam merilis, Pulau Batam Batam berdasarkan daya dukung ketercukupan lahan, hanya mampu menampung 3,3 juta orang. Para pihak pengambil kebijakan diharapkan segera mengambil langkah antisipasi agar tidak terjadi over populasi.
selengkapnya...
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam menggelar doa selamat atas lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 lalu. Doa selamat dilaksanakan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad di Gedung Nong Isa LAM pada Kamis, 7 Januari 2016.
selengkapnya...
Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nuryanto menghadiri undangan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1) lalu.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam melalui Komisi I menegaskan agar pada era pemerintahan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad nantinya, penataan kota dan perizinan mendirikan bangunan di ruang publik harus jadi prioritas.
selengkapnya...
Wakil Walikota Batam, Rudi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Rabu (20/1). Rudi ingin memastikan pelayanan maksimal pada masyarakat khususnya pengurusan surat identitas bagi masyarakat.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam meminta agar Pemko Batam memperbanyak pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan Sekolah Menengah Atas (SMA) sempena antisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan setiap tenaga kerja memiliki keterampilan dan keahlian khusus.
selengkapnya...
DPRD Kota Batam melalui Komisi IV berupaya untuk memediasi konflik antara pekerja dengan pihak manajemen PT Amtek di Cammo Industrial. Upaya ini dilakukan, salah satunya dengan medatangi kantor perusahaan tersebut pada Kamis, 14 Januari 2016 lalu.
selengkapnya...
Demi menjaga keselamatan warga dan estetika kota, Komisi III DPRD Kota Batam mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menutup seluruh kolam bekas galian maupun kolam pancing yang berada di kawasan buffer zone karena sudah memakan korban jiwa.
selengkapnya...
Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain mengemukakan, berkurangnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat menyebabkan defisit APBD 2016 kembali bertambah. âSebab, sesuai perencanaan saja, APBD sudah defisit Rp 190 miliar. Apalagi jika dana perimbangan berkurang,â kata Yudi, Rabu, 27 Januari 2016.
selengkapnya...
Merespon maraknya aksi penyelundupan sembako seperti beras dan gula di Kota Batam, Dewan mengajak para pengusaha yang bergerak di bidang ini untuk mencari solusi salah satunya dengan membuka keran impor beras.
selengkapnya...
Meski Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum bisa merealisasikan APBD 2016, karena masih akan dibahas dan diparipurnakan di DPRD Kota Batam, namun kinerja para Anggota DPRD Batam dan segenap staf di lembaga tersebut tidak mengalami gangguan berarti. Stamina mereka masih tetap terjaga serta mampu menjalankan tugas sehari â hari seperti biasa.
selengkapnya...
Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengaku sudah menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2016 sebesar Rp 2,59 triliun. Seluruh program dan kegiatan yang diajukan melalui APBD 2016 dapat diakomodasi tanpa catatan.
selengkapnya...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melakukan rasionalisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sesuai arahan Penjabat Gubernur Kepri yang dituangkan melalui 19 catatan APBD 2016.
selengkapnya...
VIDEO DPRD KOTA BATAM
J.D.I.H KOTA BATAM
Share on Facebook
Share on Twitter
SINDO BATAM
HALUAN KEPRI
TPI POS
TRIBUN BATAM
